Rakyat Berobat Gratis 2014

Trade Union Care Center (TUCC) melaksanakan forum diskusi buruh pada hari Jumat/25/11 di Tower Kopi Simpang lima Banda Aceh dengan tema “Menanti Pelaksanaan Jaminan Sosial di Indonesia” dan menghadirkan narasumber Iswan Abdullah, ME dari Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) di Jakarta. Dalam diskusi tersebut disampaikan bahwa setelah disahkannya UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) oleh DPR-RI maka rakyat Indonesia akan dapat menikmati layanan berobat gratis pada tahun 2014. Kegiatan diskusi ini diikuti oleh puluhan aktivis pekerja/buruh, dan instansi pemerintah di Aceh.

Dalam kesempatan diskusi tersebut Iswan menjelaskan bahwa gerakan buruh Indonesia hari ini yang tergabung dalam KAJS menjadi momentum bersejarah, karena telah berhasil mengadvokasi dan memperjuangkan lahirnya undang-undang BPJS pada tanggal 28 Oktober 2011 bertepatan dengan hari sumpah pemuda di Indonesia. Dimana BPJS adalah amanat dari UU No.40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional (SJSN).

Perjuangan yang tak kenal henti yang dilakukan oleh KAJS baik melalui aksi turun kejalan, seminar, longmarch, mengirim surat dukungan ke DPR serta Audiensi dan komunikasi politik dengan anggota DPR dan tokoh nasional hingga melakukan gugatan citizen lawsuit (gugatan warga Negara) kepada Presiden, Ketua DPR dan 8 Menteri terkait di pengadilan Negeri Jakarta pusat, dan memutuskan gugatan KAJS diterima dan menyatakan pemerintah telah lalai melaksanakan UUD 1945 dan UU No.40 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional dan menyebabkan rakyat menjadi miskin dan menderita.

Berbagai tantangan dan hambatan juga dialami oleh KAJS, baik dari kelompok buruh, pemerintah maupun fraksi di DPR-RI, namun karena semangat untuk memperjuangkan hak asasi rakyat untuk mendapatkan pelayanan yang lebih layak dalam sistem jaminan sosial, maka juga telah membuahkan hasil dengan diundangkannya BPJS.

Dalam UU BPJS tersebut BPJS secara prinsip dibagi dua, yaitu BPJS Kesehatan yang memberikan jaminan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mendapatkan pelayanan berobat gratis untuk semua penyakit dan mulai berlaku sejak 1 Januari 2014. Kedua BPJS Ketenagakerjaan yang mengatur tentang pelaksanaan program Jaminan Kecelakaan kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tuan dan Jaminan Pensiun bagi pekerja formal.
Mengenai perdebatan apakah pemerintah mampu membiayai program kesehatan gratis, Iswan menegaskan Indonesia sangat mampu dengan alasan setiap tahun Anggaran Negara (APBN) mengalokasikan Rp 60 Triliun untuk bantuan sosial, sementara untuk melaksanakan program kesehatan gratis tersebut berdasarkan analisa ekonom dan ahli kesehatan hanya membutuhkan anggaran sekitar Rp 18 – 25 triliun. Kemudian konstitusi Indonesia juga mengamanatkan 5% dari jumlah APBN harus dialokasikan untuk program kesehatan.

Untuk memastikan pelaksanaan secara baik program BPJS tersebut, KAJS telah membentuk BPJS Watch dengan melibatkan elemen buruh di tingkat Nasional. Nantinya diharapkan BPJS Watch ini juga akan dibentuk di kabupaten/kota dan daerah di Indonesia,ungkap koordinator TUCC Muhammad Arnif, SH. (*)

Posted By : Zakir